Jokowi Minta DPR Keluarkan UU Berkualitas, Fahri Hamzah Bingung



Mujahid 212 - Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyoroti banyaknya aturan atau regulasi yang ada di Indonesia. Dia bahkan minta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak usah setahun 40 Undang-Undang, tetapi cukup satu atau dua asal berkualitas.

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dihubungi, Rabu (25/10), justru menilai kalau pernyataan Presiden Jokowi itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi. “Mungkin Pak Jokowi tidak dapat berita bahwa 75 persen prolegnas itu berasal dari eksekutif (pemerintah). Justru, Pak Jokowi paling banyak yang memasukkan RUU (Rancangan Undang-Undang) ke DPR,” katanya melalui siaran persnya.

Lantas, Wakil Ketua DPR Koorkesra itu pun membeberkan bahwa dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019, Pemerintah mengusulkan sebanyak 51 RUU. Belum lagi RUU yang diusulkan bersama DPR dan RUU Kumulatif.

“Itu mungkin dia yang nggak paham, jadi yang paling banyak memesan UU itu dari eksekutif," ujar Fahri.

Bahkan, dirinya menyarankan kalau Presiden Jokowi tidak mau dibuat pusing atau repot, maka jangan memasukan lagi usulan RUU ke DPR. Sebab menurutnya yang paling banyak ngasih kerjaan ke DPR Presiden Jokowi.

Sebelumnya, saat menghadiri acara Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10), Presiden Jokowi menyoroti banyaknya aturan atau regulasi yang ada di Indonesia. Bahkan dia meminta kepada DPR tak perlu membuat terlalu banyak regulasi, yang penting regulasi yang dibuat berkualitas.

"Saya masih pusing mengatasi 42 ribu aturan ini. Saya minta pakar hukum urusi 42 ribu ini. Paling tidak separuh hilang, untuk mempercepat lari kita," kata Presiden Jokowi.

Sumber: Republika

loading...