Beri Kesaksian Ahli di Sidang HTI, Prof Suteki: Semua Bukti yang Diajukan Pemerintah Adalah Sampah


Prof Suteki

Mujahid 212 - Sebagaimana yang dikabarkan bahwa hari ini, kamis (01/2/2018) kuasa hukum dari Kementrian Hukum dan HAM akan mengajukan bukti tambahan terkait pembubaran ormas HTI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Terkait hal ini, pihak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta juga telah mengagendakan untuk mendengarkan keterangan dari para saksi ahli, kali ini saksi Ahli yang didatangkan adalah prof Suteki, guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam kesempatan sidang PTUN ini prof Suteki menyampaikan bahwa semua bukti yang diajukan oleh pihak tergugat dalam hal ini pemerintah atau kemenkumham adalah sampah, pasalnya semua bukti yang dihadirkan adalah bukti-b

Prof. Suteki memberikan kesaksian ahli pada Sidang PTUN HTI vs pemerintah, kamis (1/02/18) hari ini.

Dia mengatakan, “Semua bukti yg diajukan tergugat (pemerintah) adl sampah. Krn semua diambil dari sebelum terbit perppu”

Transkrip Kesaksian Prof. Suteki di Sidang PTUN HTI Vs Kemenkumham

Ajakan untuk menegakkan khilafah dan menerapkan syariah Islam secara terbuka adalah tidak melanggar hukum mengingat ajakan itu merupakan bagian dari dakwah yang dijamin oleh UUD 1945, Pasal 29 ayat 2, 28E ayat 1 dan 2.

Teoretisi sosial abad 19, A. de Tocqueville dan Toennies menyatakan bahwa penyebab kerusakan masyarakat sistemis adalah kapitalisme atau industrialisasi. Kerusakan sistemis itulah yang kemudian membentuk yang mereka sebut mass society (masyarakat massa). Konsep mass society menyatakan bahwa masyarakat kontemporer memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kebanyakan individu serupa, setara dan tidak terdiferensiasi, menunjukkan tidak ada individualitas;
2. Pekerjaan rutin dan mengasingkan;
3. Agama telah kehilangan pengaruhnya dan tidak ada nilai-nilai moral yang dipegang teguh, meskipun massa cenderung pada fanatisme ideologis;
4. Hubungan antar individu lemah dan sekunder, ikatan kekeluargaan menjadi tidak penting;
5. Massa apatis secara politik dan mudah dimanipulasi oleh kediktaktoran dan birokrasi;
6. Kebudayaan --seni, sastra, filsafat dan ilmu pengetahuan-- telah menjadi budaya massa: yaitu, direduksi ke tingkat selera rendah. 

Melihat fakta yang ada di era sekarang ini, tampak terkesan banyak orang merasa nyaman terjebak dalam kerangkeng mass society. Beberapa fakta sebagai berikut:

1. Kalau dulu, hubungan antar individu itu erat, zaman now kita lebih nyaman dalam hubungan yang longgar, hingga menyeruak masuk ke dalam rumah tangga dengan hubungan kekeluargaan yang sangat rapuh;

2. Kalau dulu agama sangat memiliki pengaruh yang kuat dalam setiap pengambilan keputusan informal masyarakat maupun formal kenegaraan, zaman sekarang kita lebih nyaman dengan sekularisasi. Urusan dunia harus dipisahkan dengan urusan akhirat. Politik harus dipisahkan dari agama. Agama tidak boleh mengintrusi urusan politik sehingga dalam demokrasi tidak dikenal halal haram, dan hanya mengadopsi pemikiran-pemikiran Barat yang sudah jelas condong ke liberal-kapital. Hukum pun seolah terlepas dari watak transendensi-nya, yakni hukum yang seharusnya menjadikan agama sebagai panutan dan bintang pemandu. Namun, hukum sekarang ini menjadi sangat profan nan sekular, dan itu menjadi bahan utama penegakan hukum di Indonesia ini. Bukalah mata dan pikiran kita, penegakan hukum sekarang yang berhati nurani semakin dilumpuhkan bahkan ulama dijerat dan kemudian dikandangkan dengan tuduhan radikalisme atau sekadar dijerat dengan rumusan ujaran kebencian yang sarat dengan kepentingan ambigu;

3. Kalau dulu massa tidak apatis terhadap politik, namun zaman sekarang akibat distrust yang akut menyebabkan massa menjadi apatis, mereka tidak mau tau serta hopeless terhadap proses hingga hasil politik. What will be will be! Kalau dulu dengan kesadarannya massa sulit untuk dimanipulasi oleh kediktaktoran dan birokrasi, sekarang kita terkesan nyaman dan dengan sukarela mau dimanipulasi untuk memuluskan kepentingan politik tertentu sehingga birokrasi pun dipakai sebagai kendaraan untuk mempertahankan dan memperjuangkan vested interest. Birokrasi mana yang dijamin kenetralannya sekarang ini? 

4. Kalau dulu seni termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan itu dianggap dan ditempatkan sebagai karya mulia anak manusia sehingga memiliki nilai yang adiluhung sehingga mampu mencerahkan dan makin mendekatkan kepada yang maha indah, sekarang seni terasa miskin akan makna adiluhung itu, justru nilai itu direduksi ke tingkat selera rendah. Ilmu pengetahuan telah kehilangan ruhnya, yakni pencarian kebenaran. Kebenaran ilmu banyak yang disembunyikan demi kepentingan pribadi karena kita lebih menyukai berada di zona nyaman meski nir-kebenaran. Kebenaran dan keadilan tidak ada karena banyak ilmuan yang takut mengatakan kebenaran di tengah kediktaktoran rezim dan birokrasi.

Seandainya semua pribadi anggota masyarakat ini tidak terjebak dalam mass society seperti ini, tentu bangsa ini tidak semakin tersingkir di masa kini dan terpuruk di masa depan. Mass society harus segera "diruwat" dan diakhiri dengan madany society. Masyarakat yg setara, adil, pemerintahannya diselenggarakan dengan daulat rakyat yang beriman kepada Tuhan Alloh. Bila perpolitikan kita dan cara berhukum kita selalu menengok ke Barat, maka akan saya beritakan mengenai seorang filsuf Italia yang bernama Thomas Aquinas (1224-1274 M). Thomas Aquinas mengajukan beberapa pemikiran yang berbeda pada kebanyakan filsuf lain yang menegasikan adanya “mistisisme”. Salah satu pemikiran tersebut dapat saya konkritkan menjadi “KITAB SUCI DI ATAS KONSTITUSI”. Perspektif ini klasik tetapi saya kira cukup radikal untuk menyikapi menguatnya mass society. Dengan cara apalagi kalau bukan kita lakukan perubahan mendasar dengan berpikir dan bertindak secara RADIKAL bukan lagi GRADUAL yang melelahkan. Berpikir secara radikal berarti berpikir mengakar, mendasar bahkan di luar konteks, menjadi manusia yang bebas dan mengerti hakikat sesuatu tanpa terkungkung oleh hukum tekstual yang berlandaskan liberal-kapitalis tersebut. Revolusi PERILAKU di bidang hukum dan politik diperlukan bukan sekadar reformasi apalagi cuma sekadar evolusi. Ahli merasa yakin pada satu prinsip bahwa:

"Hanya dengan Perilaku Baik Hukum dan Politik Akan Menjadi Baik"

Pertanyaannya adalah siapa yang mampu membuat manusia berperilaku baik? Atau kita dapat menanyakan dengan sarana apakah yang bisa membingkai, mengarahkan agar perilaku manusia menjadi baik? 

Sebagai homo homini socius, manusia tidak dapat hidup sendiri dan memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia yang lain. Mereka berinteraksi, berkumpul membentuk keluarga, masyarakat, bangsa hingga terbentuklah suatu negara. Manusia menegara. Manusia menegara memiliki tujuan nasionalnya, bahkan tujuan internasional. Menurut Rosseu, bila ditinjau dari teori kontrak sosial, maka terbentuknya suatu negara-bangsa tentu membutuhkan kesepakatan yang dalam negara demokrasi ditempuh dengan cara menjajagi volonte de tous (kehendak setiap orang) untuk menemukan volonte generale (kehendak semua orang). Di sinilah kita menemukan adanya HUKUM. Bila didasarkan pada pendapat Paul Bohanan, maka hukum yang disepakati oleh warga negara-bangsa itu merupakan reinstitusionalisasi (pelembagaan kembali) atas nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang telah ada atau hidup di dalam masyarakat. Nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat itu dapat berupa nilai hukum agama maupun nilai hukum kebiasaan. Oleh karena suatu negara juga berhubungan dengan negara lain, maka nilai hukum juga meluas pada nilai hukum yang mondial, misalnya nilai hukum modern. Oleh karena itulah bahan untuk membangun hukun suatu negara bangsa dapat berupa bahan nilai hukum kebiasaan, nilai hukum agama dan nilai hukum internasional.

Indonesia sebagai negara bangsa oriental, tidak lepas dari pengaruh baik maupun buruk atas perkembangan global. Namun sangat disadari Indonesia memiliki dasar pengembangan negara bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan nasionalnya. Dasar itu tidak lain adalah Pancasila. Bila kita simak secara saksama, maka ketiga nilai hukum  itu sebenarnya telah terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan--dikatakan sebagai dasar dan meliputi dari segala sila, nilai hukum kebiasaan (persatuan, demokrasi, kesejahteraan) serta nilai hukum internasional (kemanusiaan, HAM). Ketiga nilai hukum tersebut kemudian mengejawantah menjadi kesepakatan membentuk NEGARA BERDASAR HUKUM (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945). Macam apa negara hukum yang hendak kita bangun itu? Negara hukum yang hendak dibangun itu adalah negara hukum yang berdasarkan atas KETUHANAN YANG MAHA ESA (Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945). Lebih konkret lagi negara hukum itu adalah NEGARA HUKUM TRANSENDENTAL. Dari sini dulu kita harus memahami dan mengingat betul konsep dasar dari suatu negara, baru setelah itu membicarakan hal-hal teknis yang lainnya.

Sebagai negara hukum transendental, menurut Thomas Aquinas maka hukum yang direproduksi melalui lembaga-lembaga supra dan infra struktur negara (HUMAN LAW) seharusnya dijiwai oleh nilai ketuhanan baik nilai hukum ketuhanan yang tertulis di KITAB SUCI / DEVINE LAW (eternal law that revealed in scripture), maupun nilai hukum ketuhanan yang melekat pada alam (HUKUM ALAM/NATURAL LAW (eternal law that discovered through human reason)). Sampai di sinilah secara logika sederhana pun kita bisa memahami dan menerima secara nalar bahwa KITAB SUCI itu berada di atas KONSTITUSI sebagaimana telah disebutkan di muka. Bila penalaran ini kemudian kita tarik garis lurus, maka secara logis seharusnya disadari bahwa KONSTITUSI tidak boleh bertentangan dengan KITAB SUCI. Juga dapat kita nalar bahwa membaca, mengkaji, memahami, menjalankan bahkan menyebarkan (mendakwahkan) perintah Tuhan dalam KITAB SUCI yang kebenarannya tidak perlu diragukan adalah sebuah kebolehan bahkan sebuah kewajiban bagi para pemeluknya. Inilah yang kita sebut dalam Islam DAKWAH dengan melakukan AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR. Hal ini justru juga dilindungi oleh negara melalui Konstitusi, yakni Pasal 28D (1) dan 29 ayat 2 UUD 1945 yang pada intinya menegaskan bahwa setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, juga berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 

Dengan penjelasan Thomas Aquinas tersebut di muka, maka kita harus membuka mata kita (kembali) bahwa kita harus menjadi manusia yang mengutamakan ajaran langit, karena itu apa yang kita bawa sejak lahir dan kita ingin wafat dengan tetap memegang teguh agama Islam harus selalu dipegang teguh.  Kemerdekaan untuk memeluk, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan sangat dilindungi sebagai HAM yang tidak dapat dikurangi (non derogable human rights). Jadi, pelarangan, penghambatan, pencabutan Badan Hukum bahkan pembubaran organisasi masa yang dijamin pembentukannya serta kegiatannya yang sah adalah sebuah pelanggaran HAM yang nyata.

Berdasarkan konstruksi penalaran tersebut di atas, Ahli berpendapat bahwa kegiatan HTI yang sebenarnya telah sesuai dengan AD ART yang disebut sebagai gerakan dakwah tidak dapat dikatakan bertentangan dengan hukum negara yang transendental apalagi hendak mengganti pancasila ketika HTI menyampaikan ajaran Islam, termasuk di dalamnya adalah tentang khilafah Islam. Sepengetahuan Ahli, Khilafah adalah AJARAN ISLAM, yakni sebuah sistem pemerintahan yang berbasis pada hukum syariah. Dakwah HTI dengan demikian seharusnya tidak dapat divonis sebagai gerakan yang telah MENYEBARKAN PAHAM LAIN yang dianggap hendak mengganti Pancasila. Mengapa? Karena HTI memang BELUM TERBUKTI dengan sengaja hendak mengganti Pancasila terutama PASCA diterbitkannya PERPPU (Perppu No. 2 Tahun 2017) yang kemudian diterima oleh DPR sebagai UU ORMAS (UU No. 16 Tahun 2017). Menurut Ahli, tugas seorang pendakwah sebatas mendakwahkan ajaran Islam itu. Persoalan pihak lain yang didakwahi menerima atau pun menolak sekalipun, tidak ada hak pendakawah (HTI) untuk melakukan PEMAKSAAN. Ketika tidak ada pemaksaan dengan cara apa pun dan kepada pihak mana pun, bagaimana bisa HTI dikatakan hendak mengganti Pancasila?

Khilafah dikatakan sebagai bagian dari ajaran Islam mengingat khilafah merupakan bagian pokok yang dipelajari dalam KITAB FIQH, misalnya di Kitab Fiqh Islam yang disusun oleh H Sulaiman Rasjid. Dalam Kitab itu, Kitab Al-Khilafah dibahas pada Bab XV mulai halaman 495 s/d 507. Sasaran dakwah Islam tidak dibatasi kelompok penerimanya. Siapa pun bias didakwahi asal tidak ada paksaan terhadapnya. Dengan demikian, mendakwahkan ajaran Islam kepada siapa pun---termasuk kepada POLISI DAN TNI----dengan baik justru melaksanakan nilai moral Pancasila khususnya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak dapat dikatakan MELANGGAR HUKUM. Dalam pandangan Ahli, HTI sebagai ormas hendak berusaha mengarahkan perilaku hidup manusia Indonesia (termasuk Polri dan TNI) menjadi insan yang berperilaku baik dengan cara mengajak untuk dekat dan merasa diawasi oleh Alloh Tuhannya. Bila unsur tauhid ini sudah tertanam dalam sanubari insan Indonesia, maka akan sangat mudah membentuk pribadi-pribadi yang baik. Pribadi baik inilah yang akan menjadi basis untuk dapat menegakkan hukum sebaik-baiknya. Sebaliknya, bila ajaran Islam tidak diserukan, didakwahkan dengan baik maka mustahil manusia akan merasa takut kepada Alloh. Bila dengan Tuhan saja tidak takut, apalagi dengan manusia dan hukum-hukum ciptaannya. Di sini cikal bakal asal kejahatan itu tumbuh subur, termasuk tindak pidana korupsi.

Konstitusi bukan harga mati. Di mana pun negara bangsa dunia berada, tidak mengenal konstitusi harga mati karena perkembangan masyarakat sangat dinamis, baik di tingkat lokal maupun internasional. Perubahan internal dan eksternal negara bangsa akan sangat memungkinkan terjadinya perubahan sebuah konstitusi. Cepat atau lambat. Terhadap perubahan sebuah konstitusi tentu setiap komponen anak bangsa akan berbeda pandangan terkait dengan cara mengubah dan substansi yang akan diubahnya. Memang benar, pada Pasal 37 UUD NRI 1945 telah ditegaskan bagaimana cara mengubah dan apa saja yang disepakati untuk tidak diubah, namun wacana untuk mengubah konstitusi jelas tidak dilarang, yang dilarang dalam Pasal 37 ayat (5) yakni mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah bagian dari hak rakyat atau kelompok rakyat untuk melakukan kritik yang bersifat membangun. Bukankah Indonesia tergolong sebagai negara yang disebut sebagai the open society dalam perspektif Karl Raimund Popper? Dalam negara the open society, maka kritik tidak boleh dianggap sebagai enemy, musuh yang harus diperangi, melainkan sebagai cara lain membangun. Bila kritik yang membangun justru ditempatkan sebagai enemy, bahkan dikatakan sebagai UJARAN KEBENCIAN, maka bisa dipastikan bahwa rezim yang tengah berkuasa adalah rezim yang represif, contoh nyatanya adalah ketentuan pidana dalam Pasal 82A ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas 2017) yang sangat berlebihan mengenai lama pidana penjara yang diancamkan, yakni minimal khusus 5 tahun dan maksimal khusus seumur hidup!
Perppu Ormas 2017 yang sekarang telah menjadi UU Ormas 2017 jelas-jelas lebih suka memukul dari pada merangkul. Lebih suka menggebuk dari pada mengajak berembuk. Menggenapi represifnya UU Ormas, akhirnya UU ITE pun berubah dari fungsinya untuk mengendalikan kejahatan di bidang transaksi elektronik menjadi “semacam” UU Subversif yang telah lama kita tinggalkan. Jadi, tidak ada salahnya HTI menyampaikan wacana ide, gagasan, perubahan Konstitusi, yang ingin disesuaikan dengan ajaran keagamaan Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin? Tidak ada harga mati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semua serba dinamis mengikuti ingsutan paradigmatis dalam kehidupan menegara. Mengubah mass society menjadi madani society adalah tugas bersama karena pada hakikatnya Indonesia adalah negara hukum transendental.

KESIMPULAN
1. Bila sudah sesuai dengan AD ART HTI sebagai gerakan dakwah, maka penyampaian ajaran Islam termasuk di dalamnya tentang Khilafah Islam tidak dapat divonis begitu saja sebagai kegiatan menyebarkan paham yang dianggap hendak mengganti Pancasila sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat 4 huruf c dan penjelasannya.

2. Meskipun sesuai namanya, HTI adalah PARTAI pembebasan, namun secara formal didaftarkan sebagai ormas dan kegiatannya memang seputar kegiatan ormas, bukan kegiatan partai, oleh karenanya hal ini dapat dibenarkan mengingat:

a. Secara de facto, kegiatan HTI masih sebatas kegiatan ormas, bukan kegiatan partai politik.

b. Kegiatan dakwah tidak bisa dipisahkan dalam bentuk kegiatan partai atau ormas. Partai bisa melakukan dakwah, ormas juga bisa melakukan kegiatan dakwah.

3. Ajakan untuk menegakkan khilafah dan menerapkan syariah Islam secara terbuka adalah tidak melanggar hukum mengingat ajakan itu merupakan bagian dari dakwah yang dijamin oleh UUD 1945, Pasal 29 ayat 2, 28E ayat 1 dan 2.

4. Bila hanya sebatas wacana, menyampaikan sebuah ide atau gagasan yang dipahami akan mengganti konstitusi itu tidak melanggar hukum, karena hal itu merupakan hak setiap warga negara sebagaimana disebutkan  dalam Pasal 28E ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikirandan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Perlu juga dicermati Pasal 59 ayat 4 butir c adalah pelanggaran kumulatif yakni paham yang bertujuan untuk mengganti/mengubah Pancasila DAN UUD NRI Tahun 1945. Pertanyaannya adalah: apakah harus melanggar keduanya ataukah cukup melanggar salah satu kemudian dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sesuai batasan UU Ormas ini. Atau mungkin juga bisa dipertanyakan tindakan seperti apakah yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang hendak mengganti Pancasila dan UUD NRI 1945. Tidak boleh penilaian tindakan ini hanya dilakukan oleh pihak pemerintah tanpa melibatkan unsur kekuasaan negara yg lain. Pemerintah tidak boleh menjadi extractive institution.

Jakarta, 1 Pebruari 2018
Ahli,

Prof. Dr. Suteki, SH.MHum.


loading...